Buku Ajar Legislasi Veteriner

Buku ajar dengan judul “Legislasi Veteriner” mempelajari Legislasi Veteriner, maka akan terlihat benang merah yang jelas: “Hukum bukan hanya teks, tapi alat navigasi”. Seorang dokter hewan yang memahami cara kerja pembentukan Peraturan (untuk dapat beradvokasi dalam kebijakan publik) dan memahami teknik penyusunan kontrak (untuk perlindungan profesi) akan memiliki posisi tawar yang jauh lebih tinggi di industry, merangkum “Legal Competency Roadmap” bagi seorang Dokter Hewan. Memahami aspek medis adalah kewajiban, namun menguasai aspek hukum adalah strategi untuk bertahan dan berkembang di level manajerial maupun industri. Peran dokter hewan sebagai penyelia bukan sekadar formalitas tanda tangan dalam kontrak, melainkan sebuah tanggung jawab hukum dan etik (vicarious liability). Dalam konteks contract drafting dan hukum veteriner di Indonesia (mengacu pada UU No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 serta peraturan pelaksanaan tentang tenaga kesehatan hewan), penyeliaan adalah jembatan antara kompetensi medik dan tindakan teknis. Dalam dinamika global saat ini, terutama dengan munculnya kembali penyakit lintas batas (transboundary animal diseases) seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), regulasi peran Otoritas Veteriner menjadi kian penting, sebagai garda depan pertahanan biologis nasional. Melalui sinergi antar-jenjang otoritas dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota, Siskeswanas berupaya menciptakan ekosistem Kesehatan hewan yang responsif, adaptif terhadap teknologi digital seperti telemedisin, dan mampu menjamin ketahanan pangan serta kesehatan publik secara berkelanjutan.